MAMUJU – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmen kuatnya dalam mengawal transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk jaminan ketidakberpihakan pemerintah terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) tertentu di wilayah kerjanya. Melalui kebijakan strategis ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan ekosistem bimbingan haji yang sehat, berkeadilan, dan sepenuhnya berorientasi pada kenyamanan serta perlindungan para jemaah calon haji.
Langkah tegas Kanwil Kemenhaj Sulawesi Barat ini didasari oleh visi besar untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi maupun dominasi operasional dalam sistem pelayanan haji di daerah. Dengan adanya jaminan ketidakberpihakan, setiap penyelenggara bimbingan kini memiliki pijakan dan kesempatan yang sepenuhnya setara untuk berkiprah melayani umat. Oleh karena itu, Kemenhaj Sulbar secara proaktif mengimbau dan menuntut seluruh KBIHU untuk tidak sekadar berorientasi pada pencapaian kuota pendaftaran, melainkan wajib menjadikan pelayanan prima sebagai prioritas utama dan tolok ukur keberhasilan lembaga.
Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk komitmen kementerian yang memegang kendali penuh atas perlindungan hak-hak calon jemaah. Kepala Kanwil Kemenhaj Provinsi Sulawesi Barat, H. Ahmad Barambangi, S.Ag., M.A., menekankan bahwa pemerintah berdiri sebagai regulator yang mengayomi seluruh pihak secara setara, memastikan tidak ada monopoli operasional dalam sistem pelayanan haji di daerah. Jaminan ketidakberpihakan ini dirancang secara khusus untuk memastikan setiap lembaga penyelenggara memiliki pijakan dan kesempatan yang sepenuhnya sama untuk berkiprah melayani umat dengan standar yang jelas.
Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Kemenhaj Sulbar secara tegas mengimbau dan menuntut seluruh elemen penyelenggara, baik KBIHU maupun agen perjalanan, untuk menjadikan pelayanan prima sebagai prioritas utama dan tolok ukur keberhasilan. Kabid Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Sulbar, H. Najamuddin, S.Ag., M.A.P., menuntut para penyelenggara agar senantiasa mematuhi standar prosedur operasional yang telah ditetapkan oleh kementerian. Setiap lembaga didorong untuk berlomba-lomba membuktikan profesionalisme kerja yang sesungguhnya di lapangan demi menjamin jemaah mendapatkan layanan ibadah yang transparan dan berkualitas.
Selain menuntut kualitas layanan prima, kementerian juga menyoroti aspek kepatuhan hukum demi menjaga transparansi operasional secara menyeluruh. Kemenhaj Sulbar menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan menindak tegas lembaga yang mengabaikan regulasi resmi atau beroperasi tanpa legalitas. Sikap tegas pemerintah tingkat provinsi ini diharapkan mampu menyaring lembaga-lembaga bimbingan agar senantiasa taat asas dan beroperasi murni untuk kepentingan edukasi ibadah, sehingga ruang bagi praktik yang merugikan jemaah dapat diminimalisir secara optimal.
Menyambut baik langkah tegas dan pengawasan ketat dari Kanwil Kemenhaj Sulbar, KBIHU Darul Qurro senantiasa berkomitmen untuk menjadi mitra pemerintah yang taat regulasi dan berintegritas tinggi. Mari jadikan perjalanan spiritual Anda lebih bermakna dan tenang bersama institusi yang kredibel serta terbukti memiliki dedikasi tinggi terhadap pelayanan prima. Jangan pertaruhkan kelancaran ibadah suci Anda; percayakan persiapan haji dan umrah beserta keluarga hanya di KBIHU Darul Qurro, dan wujudkan ibadah yang khusyuk, aman, serta mabrur bersama pembimbing kami yang tersertifikasi.
#KemenhajSulbar #HajiSulbar #KBIHUDarulQurro #DarulQurro #YayasanDarulQurro #Daqu #TransparansiHaji #PelayananPrima #HajiMabrur #BimbinganHajiTerbaik #DaquMengabdi #HajiAman
